ANEH TAPI NYATA

Share

Sejak otonomi daerah, hal-hal aneh dalam pengangkatan PNS sebagai pejabat struktural tidak asing lagi. PNS harus bisa menerima kebijakan pengambil keputusan yang melanggar aturan. Banyak alasan yang dibuat untuk melegalkan di luar ketentuan.
Seperti yang dikemukakan Elman Saragih dalam dialog di Metro TV, sesuai PP 100 tahun 2000, pejabat yang diangkat/promosikan dalam jabatan struktural, salah satunya prestasi PNS yang bersangkutan selama dua tahun terakhir.
Dalam menilai prestasi PNS inilah yang, tidak jelas standar dan ukurannya. Kadangkala tidak bisa mendekati pengambil keputusan, maka yang bersangkutan tidak dapat jabatan.
Bahkan dengan bisikan tim sukses pemenang pemilihan kepala daerah yang bersangkutan bisa mendapatkan jabatan yang diincar, atau bisa juga dicopot dari jabatannya.
Beragam perlakuan telah terjadi terhadap karir PNS sejak otonomi daerah. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur, namun alasan yang lebih tinggi di suatu daerah adalah penempatan pejabat adalah hak kepala daerah.
Apa maunya kepala daerah, itulah yang disepakati oleh Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Sehingga pembinaan karir PNS tidak ada lagi. Tidak sama dengan karir di lingkungan militer.
Bahkan di daerah-daerah, karir PNS amburadul, karena tidak jelasnya apa yang harus dilakukan PNS untuk karirnya. Yang banyak dilakukan PNS adalah pendekatan kepada pengambil keputusan. Jika pintar-pintar mengambil muka, maka jabatan akan tetap dimiliki.
Tidak ada aturan yang jelas ukuran penempatan jabatan struktural tersebut. Apa yang harus dijadikan penilaian hasil kinerjanya?
Kejadian-kejadian aneh, tapi nyata banyak sekali kita jumpai.
Antara lain penempatan yang tidak sesuai backround dan latar belakang pendidikan/pengalamannya. Pangkat pimpinan lebih rendah dari bawahannya, sehingga peraturan tentang DUK (Daftar Urut Kepangkatan) tidak lagi dipedomani. Padahal itu ada peraturannya. Itulah kenyataannya sekarang.
Jika penempatan berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai bidang dan kompetensinya, maka tidaklah menjadi masalah. Tapi sangat disayangkan kompetensinya dan kinerjanya tidak sesuai, namun karena termasuk tim sukses maupun keluarga pengambil keputusan, maka jabatan empuk tetap menjadi miliknya. Aneh tapi nyata.
Jika kita amati di berbagai daerah (provinsi, kabupaten dan kota), kebijakan kepala daerah yang sering mengutak atik karir PNS, untuk pemilihan kedua kalinya, gagal mempertahankan kursi kepala daerahnya.
Sebab, PNS dan masyarakat akan melihat dengan nyata apakah kebijakan dan keputusan kepala daerah itu sudah tepat dari berbagai aturan, terutama pembinaan karir PNS.
Ada prinsip yang perlu kita sadari, satu orang saja PNS dimusuhi, maka akan berdampak negatif kepada kepala daerah. Sebab, satu orang PNS tersebut mempunyai keluaga, anak, kakak, adik, orang tua, paman, tetangga, kaum, anggota organisasinya dan masyarakat lainnya. Itu baru satu PNS yang dihukum dengan alasan pembinaan maupun alasan kebutuhan organisasi.
Padahal secara kasat mata orang dan PNS lainnya dapat melihat bahwa alasan itu tidak benar. Hanya alasan yang dibuat-buat.
Tapi jika memberikan sanksi kepada PNS yang benar terbukti dan jelas ukuran kesalahan yang dilakukannya, maka sejumlah orang akan memuji kepala daerah.
Jabatan memang amanah, namun memberikan amanah kepada orang-orang yang tidak sesuai kepropesioanalannya, adalah tindakan yang melanggar aturan, seperti PP 100 tahun 2000 tersebut. Itu di dunia, sementara di akhirat nanti juga akan dimnta pertanggungjawaban pengambil keputusan tersebut. Kenapa anda menempatkan dia di sana, apakah penilaian kinerja sudah sesuai? Apa dasar pertimbangannya?
Setiap keputusan yang diambil, pasti nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui tersebut. Jadilah pemimpin yang baik di dunia dan diredha oleh Allah SWT. Jangan menjadi pemimpin yang egois, mentang-mentang memegang kekuasaan, semua aturan dilanggar dan semua yang tidak pandai mendekat disikat. Semoga anda menjadi pemimpin yang baik. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri.**
Tulian ini di sadur dari: Harian Umum Singgalang 03-11-2012. Kolom Opini, Penulis  SYOFYAN KUDAN.